Friday, 4 January 2013

Kasus korupsi Emilia Pires, Direktur KAK diuji keberanian nya.

Setelah koram mingguan temposemanal mempublikasikan kasus korupsi yang terjadi kementerian keuangan-yang pelakunya adalah menteri keuangan sendiri, namun hingga saat ini menteri keuangan Emilia Pirez diam seribu bahasa. Modus korupsi tidak berbeda dengan menteri kehakiman pemerintahan AMP 5 tahun lalu, yaitu memberikan kepada suami mereka proyek jutaan yang secara terang-terangan menyalahi aturan hukum yang berlaku.  

Setelah hampiri 4 tahun, akhirnya pengadilan tinggi menjatuhi hukum 5 tahun enam bulam kepada Lucia Lobato bersama direktur umum kementerian kehakiman, dengan masing-masing harus membayar uang denda 4 ribuh dolar kepada negara oleh Lucia Lobato dan 52, 700 dari Direktur Umum kementerian kehakiman. 

Sebagai masyarakat awam kita semua berharap bahwa ini adalah awal dari pemberantasan korupsi di negara kita, harapan kita semua kasus korupsi yang saat telah terdaftar akan diselesaikan sesuai dengan harapan rakyat banyak bahwa siapa yang mencuri duit negara dia akan berhadapan hukum yang berlaku.

Emilia Pirez yang selama ini diam seribu bahasa itu menunjukkan isyarat bahwa menteri keuangan tersebut betul-betul tahu bahwa perusahan suplayer tersebut pemiliknya adalah suaminya sendiri. Dan alegasi tersebut tetap pada sasarannya. Untuk itu Komisi Anti Korupsi dapat memulai proces investigasi terhadap Emilia pirez.

Seharusnya Perdana Menteri sudah dapat mengambil suatu tindakkan menonaktifkan Emilia Pires dari jabatannya sebagai menteri karena informasi yang dipublikasikan oleh surat kabar mingguan temposemanal itu merupakan dokumen-dokumen yang menjadi bukti yang akurat. 

Kalau perdana menteri ingin betul-betul suatu pemerintahan yang bersih, maka mulai sekarang harus melakukan "sapu rata" mulai dari pegawi biasa, direktur, sekretaris negara sampai menteri-menteri. Karena periode ini bisa dikatakan sebagai periode transisional kepemimpinan generasi tua kepada generasi baru. 

Sekarang adalah saat yang tepat bagi para pemimpin generasi tua untuk mengambil langkah-langkah yang tetap untuk memperbaiki sistem yang atau membiarkan sistem yang sekarang telah menjadi biang dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Karena segala tindakan yang diambil sekarang akan menjadi contoh yang baik bagi kepemimpinan generasi baru dimasa yang akan datang.  

Untuk membasmi korupsi hanya ada satu jalan yaitu mendirikan suatu sistema baik, untuk mendirikan sebuah sistem politik yang baik dan sustantabel membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah yang kongkrit terhadap penyelasain setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa. 

Jadi pemberantasan korupsi bukan hanya dengan memenjarakan orang kasus tersebut telah selesai. pemberantasan korupsi itu harus dilihat dari berbagai segi kehidupan politik terutama sistem politik yang ada. Oleh karena itu menurut penulis pemberantasan korupsi tergantu pada etikad baik seorang pemimpin untuk berani bertindak dengan berani dan jujur dan mau melakukan perombakan dalam sistem politik yang ada.  

Dengan putusan pengadilan tinggi yang menjatuhi hukuman 5, 6 tahun penjara terhadap menteri kehakiman dan direktur nya, membuka expektatif baru bahwa Perdana Menteri Timor-Leste memiliki keberanian untuk memberantas korupsi, dan menginginkan suatu pemerintahan yang bersih dan penuh pertanggungjawaban. artinya segala tindakan setiap direktur, sekretaris negara dan para menteri-menteri harus betul-betul berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hukum tidak mengenal siapapun dia. Siapa saja yang berani mencuri uang rakyat akan berada di penjara.

Dalam setiap wawancara dengan media masa bilau selalu mengatakan bahwa dirinya pun siap dihadapkan ke pengadilan dan dihukum jika dia melakukan korupsi. Keberanian seorang pendiri bangsa ini merupakan contoh yang baik bagi generasi muda untuk mengikuti jejak tersebut. Keberanian tersebut harus pula menjadi motivasi bagi Komisi Anti Korupsi untuk bekerja.  

Dengan beberapa document yang diterbit koram temposemanal dan seruan investigasi baik dari oposisi, civil sociaty maupun dari kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat luas mendesak agar Emilia Pires di non aktifkan dari jabatannya, semua ini merupakan suatu dukungan terhadap KAK untuk memulai proses investigasi.  

Jika tidak terjadi intervensi politik dan jika KAK bukanlah KAWAN AMANKAN KAWAN maka terhadap semua kasus korupsi yang terjadi maka kepastian hukum bagi rakyat kecil dapat diyakinkan. Dan hal ini menunjukan bahwa dimata hukum tidak seorang yang memiliki kekebabalan hukum. Korupsi adalah korupsi. Hukuman lima tahun penjara itu tidak cukup minimum 10 tahun itu baru mematikan virus korupsi tersebut.

Untuk mempercepat proces invetigasi terhadap kasus Emilia Pirez Mahasiswa seharusnya bukan hanya memberikan komentarnya melalui koran dan radio, akan tetapi mahasiswa juga dapat mendesak dengan aksi damai melalui gerakan moral di kampus-kampus. Karena setiap kasus korupsi yang terjadi dalam satu negara itu menghancurkan dan mematikan masa depan sebagian generasi muda. Mahasiswa harus berani, berani sebagai penyambung lidah rakyat dan berani menuntut di non aktifkan Menteri keuangan tersebut dari pemerintahan dan menuntut institusi terkait seperti Procuderia Geral dan KAK untuk memulai proces investigasi terhadap Emilia Pirez.

Posted by TEMPO SEMANAL at 16:49

Labels: aderito soares, emilia pires, Finance minister, KAK, Korrupsaun, tama laka aquita, Timor leste